KabaLi

KabaLi
FOTO FASILITASI TARI BANDA PADA ACARA FESTIVAL BUDAYA KERATON LIYA TAHUN 2011

KabaLi

KabaLi
FOTO FASILITASI TARI NGIFI- LARIANGI LIYA, PADA ACARA FESTIVAL BUDAYA KERATON LIYA TAHUN 2011

Rabu, 27 Februari 2013

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF MEMINTA KADIS PARIWISATA WAKATOBI SEGERA MENJEMBATANI PERSELISIHAN ANTARA LSM KABALI INDONESIA DENGAN BRITISH COUNCIL DI LIYA WAKATOBI

OLEH : HUMAS KABALI INDONESIA



 Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif


Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DR.Mari Pangestu telah memerintahkan Direktur Pemberdayaan masyarakat Destinasi Pariwisata untuk menyampaikan surat kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wakatobi dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyelesaikan perselisihan antara Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia dengan British Council Indonesia mengingat penanganan kepariwisataan yang selama ini sudah berjalan baik dilakukan oleh masyarakat Liya Togo dan Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia terkendala dengan hadirnya British Council Indonesia bekerja sama dengan LSM Sintesa milik Bupati Wakatobi Hugua dan LSM Greeneration Bandung milik jejarin WWF wakatobi. Penyampaian tersebut dilayangkan melalui surat yang ditandatangani oleh Direktur Pemberdayaan pariwisata Destinasi Pariwisata Bapak Drs. Bakri,MM dengan Tindasan surat ditujukan ke Direktur Jenderal Pengembangan Pariwisata dan Dinas Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan surat Nomor : HM.403/1/1/DPDP/KPEK/2013  tertanggal 10 Januari 2013.
Konstelasi surat tersebut di atas merupakan penjabaran dan hasil analisis terhadap surat Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia yang ditujukan kepada Direktur British Council Indonesia dengan tindasan antara lain Presiden Republik Indonesia dan Menteri pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan surat Nomor : 97/B/P.Kabali/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan British Council Indonesia di Desa Liya Togo Kepulauan Wangi-Wangi, Prihal Pemberdayaan Masyarakat Sektor Pariwisata Agar Segera Dihentikan.
Sampai dengan saat ini Pengurus Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia baik di pusat Kendari maupun di cabang Wakatobi belum pernah menerima panggilan dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi untuk penyelesaian ini. Oleh karena itu pemerintah pusat sangat serius menyoal persoalan pariwisata di desa Liya Togo tersebut, maka melalui surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  Drs.Yabez L.Tosia mengirimkan surat penyampaian penanganan dimaksud ditujukan kepada Ketua Umum Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia di Kendari dengan surat Nomor : KP.303/1/2/DPDP/KPEK/2013 tertanggal 22 Februari 2013 Prihal Kegiatan British Council Indonesia di desa Liya Togo. Adapun isi surat ini meminta dengan tegas kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wakatobi dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera menfasilitasi penyelesaian sengketa antara Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia dengan British Council Indonesia di desa Liya Togo sehingga segera dicapai suatu kesepakatan bersama dalam penyelesian sengketa yang ada.
Pengurus pusat Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia menunggu kepastian dan keseriusan pemerintah kabupaten Wakatobi untuk menyelesaikan konflik antara kedua lembaga tersebut sehingga pengelolaan kepariwisataan berbasis kerakyatan di desa Liya Togo mendapat kepastian baik administratif maupun hukum sehingga masyarakat Liya tidak akan dirugikan dengan kehadiran LSM Sintesa milik Bupati Wakatobi Hugua dan LSM Greenerarion Bandung milik jejarin WWF Wakatobi dengan menggonceng konsinyinasi British Council Indonesia. Jika tidak segera diseleasikan maka akan membuka ruang baru perselisihan horizontal antara masyarakat dalam kawasan Benteng Liya dan jika ini terjadi maka yang paling bertanggungjawab adalah Bupati Wakatobi, mengingat yang masukkan British Council Indonesia ke Liya adalah Hugua tanpa mengarahkan dengan baik untuk lakukan koordinasi dengan Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia Cabang Wakatobi, sehingga terkesan ada kepentingan ekonomi politik oleh kelompok tertentu didalam kebijakan ini.****