PEMBANGUNAN PINTU LAWA OLEH DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SUDAH MULAI RUSAK DIMAKAN RAYAP

OLEH : HUMAS KABALI INDONESIA

Menjelang palaksanaan Sail Wakatobi-Balitong 2011 lalu pemerintah Kabupaten Wakatobi mendapat bantuan dana dari Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dengan jumlah dana sebesar total sekitar 2,4 Milyar Rupiah, kini ramuan kayu bangunan pintu Lawa sudah mulai rusak dimakan oleh kumbang rayap dan 12 buah bangunan pintu Lawa sudah dalam keadaan rusak ringan/berat. Hal ini bisa terjadi karena Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Kabupaten Wakatobi seakan tidak perduli akan keberadaan bangunan-bangunan pintu Lawa yang di bangun di Benteng Liya pulau Wangi-Wangi karena merasa bangunan-bangunan tersebut bukan merupakan program kerja mereka bahkan mungkin karena lokasinya bukan di pulau Tomia, sehingga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi walaupun telah disampaikan dan dikoordinasikan hal tersebut, namun mereka tidak menyiapkan dana bahkan tidak mau perduli akan adanya kerusakan bangunan-bangunan pintu Lawa akibat dimakan oleh binatang kumbang jenis anai-anai.

 

Dana yang diperlukan untuk pembangunan sarana lingkungan kawasan Benteng Liya tahun 2011 lalu bukan sedikit, sehingga masyarakat mempertanyakan sejauhmana tanggungjawab pemerintah kabupaten Wakatobi dalam memelihara bangunan-bangunan fisik yang telah dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum di desa Liya Togo pulau Wangi-Wangi.

Sayang sekali saat pembangunan pintu Lawa benteng Liya saat itu tak ada satupun pelaksanan pengawasan dari unsur teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wakatobi, sehingga di lapangan dijumpai ramuan-ramuan kayu yang digunakan oleh Kontraktor Pelaksana menggunakan kayu-kayu lapuk atau kayu-kayu kualitas kelas IV dan V. Padahal dalapm spesifikasi kontrak mestinya menggunakan kayu-kayu kelas II jenis kayu jati atau Bengkirai atau Meranti. Masyarakat Liya Togo yang bermukim disekitar bangunan-bangunan pintu Lawa tersebut ketika itu merasa heran mengapa bangunan cagar budaya milik leluhur mereka dibangun dengan menggunakan kayu berkualitas sangat rendah. saat  ini masyarakat lokal meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera turun lapangan memeriksa pekerjaan-pekerjaan hasil kontrak dari Direktorat PBL Kementerian Pekerjaan Umum melihat di lapangan banyak kejanggalan dalam kualitas pelaksanaan dan dimensi ukuran ramuan konstruksi kayunya. Demikian pula diminta kepada Komisi Pemberantasan Kosupsi untuk segera turun tangan menyoal masalah tersebut agar dugaan indikasi pelaksanaan tindak pidana korupsi pada keseluruhan paket PBL tanhun 2011 di kabupaten Wakatobi dengan nilai kontrak sekitar 8 Milyar lebih dapat diketahui pertangggungjawaban dengan transfaran.****

HASIL PENELITIAN MAHASISWA PASCA SARJANA UNHALU MENUNJUKAN PENGELOLAAN PARIWISATA DI WAKATOBI TIDAK BERBASIS MASYARAKAT TAPI BERBASIS PEMILIK MODAL

OLEH : HUMAS KABALI INDONESIA

Dalam rangka hari ulang tahun sulawesi tenggara ke 49 Tahun 2013 dimeriahkan beberapa kegiatan diantaranya kegiatan Seminar Pariwisata dan Maritim : "Mewujudkan Sultra Sebagai destinasi pariwisata Unggulan Serta Meningkatkan Ketahanan Maritim dan Ekonomi kelautan Untuk Kesejahteraan Masyarakat" . Seminar ini dilaksanakan malam hari Tanggal 24 April 2013 di Swiss Belt Hotel Kendari. Dalam acara diskusi seminar ini dibawakan 4 finalis antara lain : Prof DR. Nasruddin Suyuti (Unhalu), Prof.DR. Jamaluddin Jampa (Unhas), Ir.H.Hugua (Bupati Wakatobi) dan Kolonel Laut Yos Suryono (Komandan Lanal Kendari) yang kemudian dimoderatori oleh Prof.DR. La Sara (Unhalu). 

Acara seminar ini dibuka oleh Wakil Gubernur Sultra yang di hadri oleh Pjs. Bupati Kolaka Timur, dan beberapa orang Kepala SKPD Provinsi Sultra. Sayang Gubernur Sultra berhalangan sehingga para kepala SKPD sultra juga banyak yang tidak hadir. Secara keseluruhan undangan disebar sebanyak 150 orang yang terdiri dari semua SKPD kabupaten/Kota se sultra, para tokoh2 LSM pemerhati parawisata termasuk ketua umum Lembaga Kabali Indonesia dan tokoh-tokoh masyarakat dan diperkirakan yang hadir adalah 70% dari total undangan yang disebar.

Semua finalis membawa materi secara singkat dan padat mengingat waktu sangat terbatas dan yang paling menarik dari semua materi finalis adalah materi kepariwisataan yang dibawakan oleh Prof.DR. Nasrudin Suyuti, dosen fakultas ilmu-ilmu sosial dan pasca sarjana Universitas Haluoleo Kendari. Dia memaparkan berbagai hasil penelitian mashasiswa Pasca Sarjana Unhalu di Wakatobi tentang pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Hampir semua sektor pengelolaan pariwisata di wilayah Wakatobi hingga saat ini masyarakat belum pernah dilibatkan, malah sebaliknya yang mengelola pariwisata baik pariwisata maritim (kelautan) maupun pariwisata budaya adalah para kelompok kapitalis dan borjuis yang dimotori oleh Ir.H. Hugua atau katakanlah Grup Hugua cs di pulau Wangi-wangi dan Hoga Kaledupa. Selain itu juga grup Lorenzs di pulau Tomia. Selama pengelolaan pariwisata masih dikuasai oleh kelompok kapitalis maka selama itu pula hasil-hasil pengelolaan pariwisata baik maritim maupun budaya tak pernah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Wakatobi. Prof.Dr. Nasruddin Suyuti meminta kepada Bupati wakatobi untuk dapat merubah pola manajemen pengelolaan pariwisata di Wakatobi sehingga masyarakat dapat ikut serta dilibatkan secara penuh di lapangan. 

Dalam acara sesi tanya jawab, ada 5 orang penanya yang materi pertanyaannya rata-rata menyorot pemerintah kabupaten wakatobi bahkan dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Konut menanyakan kepada Hugua kenapa waktu pelaksanaan MTQ Tahun 2012 lalu ketika mereka berada di Wanci banyak masyarakat yang mengeluh bahwa pengelolaan pariwisata di Wakatobi tidak pernah mereka nikmati keberhasilannya dengan istilah "Surga di Laut dan Neraka di darat". Sedangkan Ketua Umum Lembaga Kabali Indonesia menyoroti sistem manajemen pengelolaan pariwisata di wakatobi telah dikuasai oleh kelompok Kapitalis dan Borjuis yang mana rakyat hanya sebagai pennton di kampung sendiri. Pemerintah daerah tidak pernah membatu dana untuk pengelolaan pariwisata budaya di Liya.

Untuk pengelolaan pariwisata maritim di pulau Wangi-wangi dan Hoga dilaksanakan manajemennya di Resort Patuno atau orang lebih kenal dengan sebutan Resort Hugua, sebab resort ini adalah sepenuhnya milik Bupati Wakatobi. Dalam aktivitasnya para turis ditawarkan berbagai paket-paket wisata maritim seperti Snoukling dan Diving termasuk lokasi yang ditunjuk. Biasanya operasi turis-turis yang telah membeli paket wisata di Resort Patuno langsung di ajak menyelam di Hoga, selain itu juga di pulau Sumanga, Pantai One Baa (ujung oroho) dan sekitar perairan wangi-wangi selatan yang mana kepemilikan wilayah laut tersebut sejak zaman kerajaan hingga kini adalah milik penuh hak ulayat adat Liya. Pemakaian lokasi-lokasi wilayah hak ulayat sara Liya sejak Tahun 2008 hingga saat ini belum pernah manajemen Resort Patuno membayar royalty atau kompensasi ke Sara Liya. Padahal kalau mau hukum adat ditegakan di wilayah hukum sara Liya maka bisa saja semua wilayah hak ulayat pulau-pulau dan garis pantai milik sara Liya di larang untuk turis melakukan segala sesuatu kegiatan keparwisataan baik snoukling maupu diving. Pantas saja kegiatan pengelolaan pariwisata budaya di Liya Togo macet hingga kini, karena dia bukan bagian dari kebijakan Bupati Wakatobi. *****

BANTUAN HIBAH SEPERANGKAT INTERNET UNTUK PENGELOLA PARIWISATA BUDAYA KABALI INDONESIA DARI KEMENTERIAN INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI BELUM JUGA DITERIMA

OLEH : HUMAS KABALI INDONESIA.

Pada tanggal 8 April 2013, Ketua Umum Lembaga Kabali Indonesia telah menerima tamu dari Kepala Seksi of Model Implementation for Information Technology Empowerment in Urban Area yakni saudara Menhariq Noor dan Aris Kurniawan  dari Kementerian Informasi dan Telekomunikasi Republik Indonesia di Wanci tepatnya di Hotel Wisata Wangi-Wangi. Pada saat pertemuan hari itu senen sekitar Jam 09.00 WIT dihadiri pula oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wakatobi ikut mendukung dan memberikan rekomendasi bahwa bantuan hibah seperangkat peralatan Komputer dari Program PLIK (Pusat Layanan Internet  Kecamatan) dari Kementerian Informasi dan Telekomunikasi disetujui untuk dibantu Lembaga Kabali Indonesia guna pengelolaan pariwisata budaya di Liya Togo. Bantuan hibah seperangkat internet dengan 5 buah komputer ini telah disampaikan langsung oleh Saudara Aris Kurniawan kepada Ketua Umum Lembaga Kabali Indonesia yakni Bapak Ir.L.M. Ali Habiu,M.Si pada hari Kamis tanggal 4 Maret  2013 via telpon selulernya sekaligus menyampaikan maksud kedatangannya ke Wangi-Wangi pada Hari Minggu Tanggal 7 Maret 2013. Seperangkat internet dan 5 buah komputer ini adalah murni bantuan langsung dari Kementerian Informasi dan Telekomunikasi Republik Indonesia kepada Lembaga Pengelola Pariwisata Budaya Kabali Indonesia guna membuka akses seluas-luasnya daerah wisata budaya Liya Togo ke dunia manca negara untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam rangka pengelolaan kepariwisataan disamping sebagai media sarana komunikasi dunia maya para wisatawan manca negara yang berkunjung ke Liya Togo dan sekitarnya.

 Aris Kurniawan dan Menhariq N Lagi Bingung Dalam Koordinasi Hibah ke Kabali

Aris Kurniawan Sedang Nikmati di atas Bastion Talo-Talo Benteng Liya

Namun sangat disayangkan bantuan Hibah tersebut hingga Minggu pertama April 2013 belum juga Lembaga Pengelola Pariwisata Budaya Kabali Indonesia menerimanya, padahal di Kantor pengelola pariwisata budaya tersebut telah disiapkan ruangan ukuran 3 x 5 m2 untuk penempatan seperangkat komputer dan peralatan internetnya.

Menurut Menhariq Noor dan rekannya bahwa setibanya mereka di Wangi-wangi harus terlebih dahulu mengadakan koordinasi dengan Kepala Dinas Informasi dan Telekomunikasi Kabupaten Wakatobi, sebab surat pemberitahuan dari kementerian jatuhnya di instansi tersebut, namun pada hari senen tanggal 8 April 2013 kepala dinas yang bersangkutan tidak ada di ruang kerjanya sebab sedang mengikuti rapat kordinasi dengan Bupati Wakatobi di gedung Darma Wanita Wangi-Wangi. Oleh karena itu dilain kesempatan Drs.Andi Tawakkal sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wakatobi menyayangkan adanya birokrasi yang berbelit-belit, mengingat beliau selaku kepala Dinas juga bisa sekaligus mewakili dan/atau mengatasnamakan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dalam penerimaan bantuan hibah peralatan internet tersebut dengan pertimbangan baik Kepala Dinas Informasi dan telekomunikasi Kabupaten Wakatobi maupun Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabaupaten Wakatobi adalaah sama-sama pembantu Bupati yang bisa menyelesaikan persoalan dengan memperpendek jalur birokrasi dan tentunya tinggal dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah wakatobi*****

Kegiatan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Bantuan Kemeninfokom

Pasa akhir bulan Maret 2013 lalu, Ketua Umum Lembaga Kabali Indonesia telah menghubungi Aris Kurniawan rekan  Menhariq Noor mengatakan bahwa hingga kini sementara menunggu disposisi dari Dinas Informasi dan Telekomunikasi Kabaupaten Wakatobi. Konformasi ini menurut Lembaga Kabali Indonesia sangat bertentangan dengan rekomendasi yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wakatobi yang mana beliau menginginkan sesuai dengan rencana semula kedatangan Tim dari Kementerian Informasi dan Telekomunikasi bahwa seperangkat komputer dan peralatan internet tersebut di hibahkan untuk Kabali Indonesia di Liya Togo. ****

LEMBAGA FORUM KOMUNIKASI KABALI INDONESIA TELAH MENGADUKAN LEMBAGA BRITISH COUNCIL KE KADIS KESBANG, KADIS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DAN POLSEK WANGI-WANGI SELATAN KABUPATEN WAKATOBI

HUMAS : KABALI INDONESIA

Pada hari senen tanggal 18 Maret 2013 lalu Ketua Umum Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia bersama Ketua Cabang Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia Kabupaten Wakatobi telah melaporkan Lembaga British Council Indonesia atas kegiatan yang dilakukan bersama LSM-Sintesa milik Bupati Wakatobi (Hugua) dan Lembaga Greeneration Bandung (Grup WWF Indonesia) menggerakkan masyarakat di dusun Bisitio Desa Wisata Liya Togo. Laporan ini bersifat pengaduan untuk segera diselesaikan sengketa antara Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia dengan British Council yang sejak Juli 2012 sampai saat ini melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepariwisataan yang tidak pernah melakukan koordinasi dengan Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia yang telah menggarap kegiatan-kegiatan tersebut sejak Tahun 2010 lalu dan telah merusak pranata sistem manajemen kepariwisataan perdesaan terpadu yang telah diprogramkan oleh Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia di Desa Wisata Budaya Liya Togo tanpa melakukan koordinasi dengan baik dengan pihak Kabali. Lembaga Kabali sangat heran mengapa kegiatan British Council Indonesia di desa Liya Togo dilaksanakan oleh Saudari Tati Cs dari Lembaga Sintesa punya Hugua dengan membuat program "mandiri untuk mandiri" dan setiap kegiatannya mengatasnakan British Council Indonesia !?. Kabali menganggap secara formal semua tenaga konsultan resmi British Council telah ditarik ke Jakarta sambil menunggu pertemuan resmi antara Kabali dan British Council tidak ada kegiatan dilapangan. Demikian pesan surat Pejabat Direktur British Council Indonesia Mr. Mark Crossey kepada Lembaga Kabali Indonesia. Namun ternyata di lapangan kegiatan British Council tetap jalan hingga saat ini. Dan menjadi pertanyaan Kabali kemudian bahwa mengapa British Council membiarkan kegiatan program kerjanya di desa Liya Togo dilaksanakan oleh LSM Sintesa ?! LSM ini tak ada relevansi programnya dengan kerja-kerja pariwisata budaya. Dalam SOP (standard operation procedure) British Council tidak memperkerjakan LSM lain dalam menjalankan program kerjanya di lapangan karena British Council memiliki tenaga organik yang terdiri dari tenaga-tenaga konsultan ahli dibidangnya. Perlibatan LSM dengan British Council adalah LSM lokal yang terdapat di wilayah operasional kerjanya yang mana program kerja LSM tersebut  sesuai dengan program kerja yang akan dikembangkan oleh British Council di desa Liya Togo.

Pengaduan ini telah diterima dengan baik oleh Kepala Dinas Kesbang Kabupaten Wakatobi dan Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mewakili Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wakatobi dan mereka berjanji akan menyelesaikan sengketa ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah mereka melapor kepada Bupati Wakatobi. Selain hal tersebut, Kepala Dinas Kesbang menyampaikan kepada Ketua Umum Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia untuk hari itu juga  segera melaporkan kepada Kepala Kepolisian Sektor Wangi-Wangi Selatan masalah oknum-oknum yang mengadakan kegiatan-kegiatan mengatasnamakan Lembaga British Council Indonesia di dusun Bisitio Desa Liya Togo dan di kantor Polsek melalui dua orang penyidiknya telah menerima laporan dan dibuatkan berita acara hasil laporan tersebut.

Adapun dasar laporan Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Surat Pejabat Direktur British Council Indonesia Mr.Mark Crossey tertanggal 19 Desember 2012  yang intinya meminta kepada Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia untuk melaksanakan pertemuan bersama dengan British Council Indonesia membicarakan kerja sama dengan British Council Indonesia masalah penanganan manajemen kepariwisataan di desa Liya Togo. Oleh karena itu sejak akhir Desember 2012 semua konsultan pelaksana dari British Council Indonesia yang bertugas di desa Liya Togo ditarik sementara ke Jakarta sambil menunggu hasil jalan keluar permasalahan kedua Lembaga ini dapat diselesaikan yang mana british Council akan mengundang Lembaga Kabali Indonesia secara resmi dan duduk bersama membicarakan program penanganan pariwisata di desa Liya Togo dengan dimediasi oleh pemerintah daerah (Bupati).
2. Surat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditanda tangani oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Bapak Drs.Bakri,MM, dengan surat No.403/1/1/DPDP/KPEK/2013 tertanggal 10 Januari 2013 ditujukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wakatobi. Isi surat ini intinya adalah meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi cq.Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk segera menyelesaikan sengketa antara Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia dengan British Council Indonesia agar masyarakat tidak resah dalam melakukan aktivitas kepariwisataan di desanya. Disamping itu juga menyinggung dana bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kepariwisataan yang dananya tahun 2013 ini akan dikelola bersama masyarakat dengan Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia di desa Liya Togo.
3. Hasil pertemuan antara Pengurus Pusat Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia dengan Bupati Wakatobi di Kendari tanggal 17 Januari 2013 yang berlangsung sekitar 4 jam mulai pukul 17.45 sampai 21.30. Inti pertemuan tersebut Bupati Wakatobi meminta maaf kepada semua pengurus Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia atas kesalahan beliau dalam mengarahkan masuknya British Council Indonesia di desa Liya Togo, yakni Hugua ternyata dia lupa bahwa ada Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia yang sejak tahun 2010 telah banyak bekerja mempromosikan desa Liya Togo sebagai desa wisata budaya disamping telah menyusun dengan baik semua sistem manajemen kepariwisataan berbasis perdesaan di desa Liya Togo. Dalam menyoal kekeliruan ini, beberapa kali Hugua sebagai Bupati Wakatobi meminta maaf kepada Pengurus Pusat Kabali karena akibat kelalaian ini sampai terjadi perselisihan kedua lembaga ini. Oleh karena itu, Hugua akan ketika itu akan segera terbang ke jakarta dan menemui khusus Direktur British Council sekaligus meminta kepada Direktur British Council untuk segera duduk bersama dengan Lembaga Kabali Indonesia dan membicarakan program kerja sama kepariwisataan di desa Liya Togo.

Sayang sekali, Kabali memandang bahwa semua maksud surat-surat tersebut termasuk janji pak Bupati Wakatobi sampai saat berita ini di relis tak pernah ditepati dan kami dari segenap pengurus Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia baik di pusat maupun di cabang Wakatobi akan tetap mendesak pemerintah daerah kabupaten Wakatobi sebagai regulator kepariwisatan untuk segera menyelesaikan masalah ini. Tertundanya waktu pertemuan antara kedua lembaga ini  dicurigai  sengaja digagalkan oleh kelompok tertentu karena ada indikasi kepentingan  politisasi ekonomi  untuk penguasaan wilayah oleh kelompok usaha Hugua cs di desa Liya Togo. Sayang masyarakat Liya pada tataran tertentu kurang faham akan keadaan ini dan tanpa berfikir panjang mau dinina bobokan oleh kelompok-kelompok pengusaha kapitalis dan liberal yang membonceng terselubung dibawah kegiatan British Council Indonesia di desa Liya Togo. British Council adalah sebuah organisasi yang terdaftar di ingeris sebagai charity  sebagai lembaga yang menjalankan program berkesinambungan, hadir di Indonesia sejak tahun 1948 berkonstribusi di tiga bidang utama yakni : Bahasa Inggeris English), Kesenian (Arts), Pendidikan dan Kemasyarakatan (Education and Society).  Telah beroperasi di 109 negara di dunia yang mana  British Council hadir dibawah organisasi kedutaan besar masing-masing negara. British Council dalam melaksanakan kegiatannya senantiasa berkeja sama saling menguntungkan antara pemerintah indonesia, perusahaan, institusi, organisasi non profit (LSM), dan masyarakat luas.

Dalam kaitan tersebut, Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia telah memberikan ultimatum waktu penyelesaian sengketa paling lambat 1 (satu) minggu setelah mereka bicarakan dengan Bupati Wakatobi. Jika kemudian tidak bisa diselesaikan maka pengurus pusat Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia akan melayangkan surat protes ditujukan ke Kedutaan Besar Ingeris di Jakarta dan Perdana Menteri Inggeris di London, sekaligus akan mengadukan Kepala Kepolisian Resort Wangi-Wangi Selatan Kepada Kapolri dengan tindasan semua jajaran terkait karena tidak mampu menyelesaikan masalah tindak pidana umum sesuai berita acara isi laporan, sebagaimana Surat Tanda Bukti Lapor No.STPL/15/III/2013/Sek Wangi-wangi Selatan, Tanggal 18 Maret 2013 dengan delik aduan 4 orang pelaku mengatasnamakan pelaksana British Council Indonesia di desa Liya Togo. ****

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF MEMINTA KADIS PARIWISATA WAKATOBI SEGERA MENJEMBATANI PERSELISIHAN ANTARA LSM KABALI INDONESIA DENGAN BRITISH COUNCIL DI LIYA WAKATOBI

OLEH : HUMAS KABALI INDONESIA

 Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DR.Mari Pangestu telah memerintahkan Direktur Pemberdayaan masyarakat Destinasi Pariwisata untuk menyampaikan surat kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wakatobi dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyelesaikan perselisihan antara Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia dengan British Council Indonesia mengingat penanganan kepariwisataan yang selama ini sudah berjalan baik dilakukan oleh masyarakat Liya Togo dan Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia terkendala dengan hadirnya British Council Indonesia bekerja sama dengan LSM Sintesa milik Bupati Wakatobi Hugua dan LSM Greeneration Bandung milik jejarin WWF wakatobi. Penyampaian tersebut dilayangkan melalui surat yang ditandatangani oleh Direktur Pemberdayaan pariwisata Destinasi Pariwisata Bapak Drs. Bakri,MM dengan Tindasan surat ditujukan ke Direktur Jenderal Pengembangan Pariwisata dan Dinas Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan surat Nomor : HM.403/1/1/DPDP/KPEK/2013  tertanggal 10 Januari 2013.

Konstelasi surat tersebut di atas merupakan penjabaran dan hasil analisis terhadap surat Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia yang ditujukan kepada Direktur British Council Indonesia dengan tindasan antara lain Presiden Republik Indonesia dan Menteri pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan surat Nomor : 97/B/P.Kabali/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan British Council Indonesia di Desa Liya Togo Kepulauan Wangi-Wangi, Prihal Pemberdayaan Masyarakat Sektor Pariwisata Agar Segera Dihentikan.

Sampai dengan saat ini Pengurus Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia baik di pusat Kendari maupun di cabang Wakatobi belum pernah menerima panggilan dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi untuk penyelesaian ini. Oleh karena itu pemerintah pusat sangat serius menyoal persoalan pariwisata di desa Liya Togo tersebut, maka melalui surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  Drs.Yabez L.Tosia mengirimkan surat penyampaian penanganan dimaksud ditujukan kepada Ketua Umum Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia di Kendari dengan surat Nomor : KP.303/1/2/DPDP/KPEK/2013 tertanggal 22 Februari 2013 Prihal Kegiatan British Council Indonesia di desa Liya Togo. Adapun isi surat ini meminta dengan tegas kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wakatobi dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera menfasilitasi penyelesaian sengketa antara Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia dengan British Council Indonesia di desa Liya Togo sehingga segera dicapai suatu kesepakatan bersama dalam penyelesian sengketa yang ada.

Pengurus pusat Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia menunggu kepastian dan keseriusan pemerintah kabupaten Wakatobi untuk menyelesaikan konflik antara kedua lembaga tersebut sehingga pengelolaan kepariwisataan berbasis kerakyatan di desa Liya Togo mendapat kepastian baik administratif maupun hukum sehingga masyarakat Liya tidak akan dirugikan dengan kehadiran LSM Sintesa milik Bupati Wakatobi Hugua dan LSM Greenerarion Bandung milik jejarin WWF Wakatobi dengan menggonceng konsinyinasi British Council Indonesia. Jika tidak segera diseleasikan maka akan membuka ruang baru perselisihan horizontal antara masyarakat dalam kawasan Benteng Liya dan jika ini terjadi maka yang paling bertanggungjawab adalah Bupati Wakatobi, mengingat yang masukkan British Council Indonesia ke Liya adalah Hugua tanpa mengarahkan dengan baik untuk lakukan koordinasi dengan Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia Cabang Wakatobi, sehingga terkesan ada kepentingan ekonomi politik oleh kelompok tertentu didalam kebijakan ini.****

PAKET-PAKET WISATA DESA WISATA BUDAYA LIYA TOGO, WAKATOBI

OLEH : HUMAS KABALI

Informasi promosi pariwisata dan informasi paket-paket wisata budaya di Desa Wisata Budaya Liya Togo Kepulauan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara yang akan ditawarkan kepada para turis baik lokal maupun manca negara oleh Lemnaga Pengelola Pariwisata Budaya Kabali Indonesia adalah sebagaimana tertera dalam liflet di bawah ini.

 

BENTENG LIYA TOGO DAN LAGENDA TALO-TALO

OLEH : TERRYANA PADMI TUNJUNGSARI

 Kawasan Alun-Alun Benteng Liya, Wakatobi

Bukti kebesaran Kerajaan Liya masa lalu yang terdapat disebelah timur Pulau Buton dan kawasan Wakatobi (onderafdelling tukang besi island). Salah satunya adalah Benteng Liya Togo di Pulau Wangi-wangi. Terletak di daerah berbukit, benteng ini mengelilingi Desa Togo. Sampai pada saat kami datangi,29 Oktober 2010, desa ini masih terlihat setia pada bentuk arsitektur lama dan terstruktur rapi. 

Kompleks intinya sendiri berada di posisi tertinggi. Dengan bentuk gerbang khas buton, atau disebut lawa dalam bahasa buton, dan arsitektur baruga yang sama dengan kompleks di tempat lain. Ada Mesjid Mubarak disisi barat dan baruga, atau semacam balairung, di sisi timur. Di Utara terdapat kompleks pemakamanan. Yang terkenal disini adalah Makam Talo-Talo.

Talo-talo adalah seorang pemuda biasa yang memiliki kesaktian mandraguna. Beliau juga dikenal dengan sebutan Malan Sahibu yang artinya kurang lebih sebagai orang yang berkarakter keras dan bila berperang dia akan bertarung sampai titik darah penghabisan serta meluluhlantakan semua lawannya. Menurut legendanya, beliau ini saat mudanya sering berlatih meloncat di Baliura. Batu ini dipercaya sebagai inti atau asal usul Desa Liya Togo. Karena keahliannya meloncat ini, maka pada Kesultanan Buton mengirim beliau untuk menyelesaikan konflik di Batara Muna. Batara adalah konsep negara bagian di jaman pemerintahan Sultan Buton. Talo-talo menyelinap dengan melompati benteng Muna dan berhasil membunuh Raja Muna saat itu. Sebagai hadiah, Talo-talo diberikan daerah Liya Togo sebagai daerah kekuasaannya. Hingga sekarang beliaupun dimakamkan di komplek dalam benteng Liya Togo.

Satu lagi legenda yang menarik sehubungan dengan benteng ini adalah Baliura. Bagi siapa yang menyentuh batu ini dipercaya akan kembali ke Togo. Untungnya, saya sempat menyentuh batu secara tidak sengaja. Berarti saya akan bisa kembali datang ke Wakatobi dan menikmati keindahan alam dan keunikan legendanya. ****

Sumber :  

http://travel.detik.com/read/2010/12/09/093328/1513022/1025/benteng-liya-togo-dan-legenda-talo-talo

POLEMIK ANTARA LEMBAGA FORUM KOMUNIKASI KABALI INDONESIA DENGAN LEMBAGA BRITISH COUNCIL INGGERIS DI DESA LIYA TOGO WAKATOBI TELAH DIMODERASI OLEH BUPATI WAKATOBI

OLEH : HUMAS KABALI INDONESIA 

Seputar polemik kehadiran Lembaga Internasional di desa Liya Togo yakni British Council Inggeris salah satu LSM yang bergerak dibidang sosial budaya pada kedutaan besar Inggeris di Indonesia yang diperintahkan oleh Hugua sebagai Bupati Wakatobi untuk didampingi oleh Lembaga Greeneration Indonesia pusat Bandung dan Lembaga Sintesa pusat Kendari dalam kegiatan Working Program Project MBM-PB Pariwisata yang berminat membantu desa Liya Togo dalam pemberdayaan masyarakat dibidang Pariwisata. Setelah Lembaga ini datang ke Wakatobi menghadap ke Bupati Wakatobi yakni Ir.Hugua,   selanjutnya British Council Inggeris melalui petugas konsultannya diperintahkan untuk masuk ke Liya Togo dengan terlebih dahulu melapor ke Camat Wangi-Wangi Selatan dan Kepala Desa Liya Togo tanpa berkoordinasi dengan Lembaga Kabali Indonesia, maka keberadaan lembaga tersebut ditolak keras kehadiran mereka di desa Liya Togo dengan alasan lembaga tersebut membuat komunitas baru di luar program kerja Kabali Indonesia yang bisa menimbulkan potensi konflik horizontal antara massa Kabali dengan massa binaan mereka, disamping itu pelaksanaan rekruitmen beberapa pengurus inti Lembaga Kabali Cabang Wakatobi tidak melalui makanisme administratif. Sehubungan dengan hal itu, Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia telah melayangkan surat protes dan penolakan kepada British Council Indonesia yang tindasannya disampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ketua Badan Intelijen Negara dan Direktur Keamanan dan Intelijen Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Akibat dampak administratif surat Lembaga Kabali Indonesia, Bupati Wakatobi sangat ketakutan dalam mempertimbangkan hal ini mengingat bahwa British Council Indonesia adalah Lembaga Internasional dibawah langsung naungan Kedutaan Besar Inggeris dan Ratu Elizabeth dan hal-hal lain yang hanya Hugua yang ketahui.

Oleh karena itu, Hugua sebagai Bupati Wakatobi  telah memanggil pengurus pusat Lembaga Kabali Indonesia di Kendari pada tanggal 17 Januari 2012 untuk diadakan pertemuan mulai pukul 17.30 s/d 21.00 WIT sehubungan dengan surat penolakan kami sebelumnya yang ditujukan kepada British Council Indonesia dan mencari jalan solusi yang terbaik bagi kemajuan masyarakat desa Liya Togo dan sekitarnya. Setelah Kabali menjelaskan berbagai persoalan administratif dan koordinasi di lapangan yang tidak pernah dilakukan dengan intensif oleh para konsultan British Council Indonesia yang ditugaskan di Liya Togo dan Kabali juga menjelaskan pola-pola strategi program kerja selama 3 tahun ini, maka hasil pertemuan antara Pengurus pusat Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia dengan Bupati Wakatobi disepakati sebagai berikut :

1)     Kegiatan British Council Indonesia di dusun Bisitio desa Liya Togo dengan membentuk Pokja/Working Group Proyek MBM-PB bisa menumbuhkan pergeseran sosial antara komunitas bentukan saudara dengan massa Kabali, saudara tidak memikirkan efek domino dan konflik horizontal yang kelak akan ditimbulkan akibat terjadinya pergeseran tersebut  di lapangan. Sebagai solusi yang disepakati dengan Bupati Wakatobi adalah British Council Indonesia segera mereview kembali program kerjanya di desa Liya Togo dengan membentuk baru  Pokja / Working  Group  MBM-PB   masuk   kedalam   internalilsasi  Lembaga   Pengelola Pariwisata Budaya Kabali Indonesia dengan memperkuat SDM para pengurusnya dan sumber daya kelembagaan serta memberi asessement para pengurus yang ada didalamnya. Pokja/Working Group Proyek MBM-PB direkrut dari para pengurus orang-orang Kabali yang akan ditunjuk/ditugaskan secara resmi melalui surat tugas yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola Pariwisata Budaya Kabali Indonesia. Sedangkan peningkatan sumber daya kelembagannya dapat diberikan bantuan berupa sarana gedung kantor dilengkapi dengan fasilitas ruang kerja, meja, kursi, lemari arsip, brangkas, computer dan peralatan IT (internet). Lembaga Pengelola Pariwisata Budaya Kabali Indonesia adalah lembaga otonom berpusat di Liya merupakan ujung tombak dari Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia dibidang pengelolaan pariwisata budaya.

2)  Program kerja Working Group MBM-PB merupakan penjabaran dari program kerja Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia yang telah terpola selama 3 tahun ini, diperdayakan kelompok-kelompok pengrajin tradisional Kabali Indonesia yang telah dibentuk sejak awal tahun 2012 di masing-masing wilayah, seperti : kelompok pengrajin tradisional kabali Benteng Liya (Liya Togo), kelompok pengrajin tradisional kabali Sempo, kelompok pengrajin tradisional kabali Liya Mawi dan kelompok pengrajin tradisonal kabali One Melangka. Kelompok-kelompok pengrajin tradisional tersebut memiliki sub kelompok pengrajin tradisional, antara lain : pengrajin tenung sarung, pengrajin anyaman daun pandang dan bambu, pengrajin pandai besi, pengrajin pandai perak dan emas, disamping olah makanan ringan (stik) dari agar-agar/rumput laut, kerang laut, ikan dlsb.

3)   Demikian pula Program Kerja Working Group MBM-PB, diperdayakan semua potensi seni tari tradisional dan seni atraksi tradisional Kabali Indonesia yang tergabung dalam Sanggar Seni Budaya Kabali Indonesia. Sanggar Seni Budaya Kabali Indonesia pusat Liya merupakan pusat pengelolaan seni budaya tradisional Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia yang terdiri dari akumulasi semua sanggar-sanggar seni tari tradisional dan seni atraksi tradisional yang terdapat di semua dusun dalam desa Liya Togo, Desa Sempo, Desa Lagundi, Desa Liya Mawi dan Desa One Melangka. Pusat Pelatihan Seni Budaya Kabali Indonesia terdapat di lokasi Kohondao berupa sebuah bangunan gedung permanen ukuran 6 x 10 m2 yang diberi nama Pasanggrahan Pusat Pelatihan Seni Budaya Kabali Indonesia. Gedung ini merupakan bantuan dari Direktur Jenderal Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011. Seni tari tradisional kabali Indonesia meliputi : Lariangi Kareke, Lariangi Bisitio, Lariangi Efulaa, Lariangi Seru, Lariangi Lagundi, Kenta-kenta, Honari Womine, Honari Samba, Honari Banda, Ngifii, Honari Mosega, Honari Tamburu, Honari Hangsu, Dasar Honari Mosega  dlsb. Sedangkan seni atraksi tradisional kabali, meliputi : Posepa’a, Semba Aee, Semba Wemba, Mansa’a Liya, Kabala Ahu, Kabala Watu, Kabala Winaka dlsb.

4)   Untuk anggota-anggota Kabali yang akan duduk menjadi anggota WG dan GG proyek adalah juga direkrut dari para pengurus Lembaga Pengelola Pariwisata Budaya Kabali Indonesia dengan harapan agar kedepan pelaksanaan manajemen pengelolaan pariwisata berbasis kerakyatan dan kemasyarakatan di desa  wisata Liya Togo dan sekitarnya  dapat  berjalan  dengan  baik sebagaimana patron client program umum Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia yang sudah terpola selama ini di wilayah tersebut.

5)  Seluruh rekruitmen personalia organisasi atau lembaga yang akan dilibatkan atau dipakai dalam  Working Group MBM-PB, WG dan GG harus melalui permintaan resmi secara surat-menyurat yang ditujukan kepada Lembaga Pengelola Pariwisata Budaya Kabali Indonesia dengan tindasan ditujukan kepada Ketua Umum Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia dan Ketua Cabang Wakatobi Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia. Berdasarkan permintaan personalia, Lembaga Pengelola Pariwisata Budaya Kabali Indonesia akan segera melakaukan koordinasi internal kelembagaan  dan   segera  mengeluarkan   surat tugas  kepada  personalia-personalia  dan/atau  para pengurus yang ditunjuk sehingga secara organisasional bisa dijamin kepastian hukum dan hak azasi manusianya.

6)    Agar supaya kerja sama bisa terjalin harmonis dan mutual understanding, diharapkan  pelaksanaan program kerja British Council Indonesia di desa Liya Togo setiap bulan atau setiap priodik dilaporkan kepada Pengurus Pusat Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia di Kendari untuk menjadi bahan kajian, evaluasi dan koordinasi. Berdasarkan laporan tersebut, devisi program kerja organisasi pusat Kabali yang terdiri dari para pakar/para ahli multi disipliner akan selalu mengadakan diskusi-diskusi intensif dan proaktif dalam rangka mendukung program kerja British Council Indonesia di desa Liya Togo.

Hugua menjamin tidak akan ada kegiatan British Council Indonesia di dusun Bisitio desa Liya Togo sebelum Direktur British Council Indonesia dan/atau konsultan yang ditunjuk menemui Lembaga Kabali Indonesia untuk membicarakan program kerja bersama. Direktur British Council Indonesia juga menjamin bahwa mulai saat ini aktivitas mereka bersama Kabali tidak akan lagi melibatkan LSM-LSM luar seperti LSM Greeneration Indonesia pusat Bandung (kerja sama WWF Wakatobi), LSM Sintesa pusat Kendari (LSM Milik Hugua) selain petugas resmi organisasi mereka. Setelah pertemuan antara Pengurus Pusat Lembaga Forum Komunikasi Kabali Indonesia di rumah kediaman Ir.Hugua di Kendari, selanjutnya Bupati akan terbang ke jakarta untuk menemui Direktur British Council Indonesia dan Kedutaan Besar Inggeris untuk menjelaskan duduk persoalan sebenarnya di lapangan. Kabali memandang bahwa kedepan di wilayah Wakatobi tidak perlu terjadi hal semacam ini jika Bupatinya tidak memandang remeh temeh keberadaan organisasi - organisasi LSM lokal disana. Kita lihat saja ; apakah Hugua konsisten dengan komitmen bersama atau tidak----jika tidak maka harga mati, British Council Indonesia tidak diperlukan oleh masyarakat Liya ! ****