KabaLi

KabaLi
FOTO FASILITASI TARI BANDA PADA ACARA FESTIVAL BUDAYA KERATON LIYA TAHUN 2011

KabaLi

KabaLi
FOTO FASILITASI TARI NGIFI- LARIANGI LIYA, PADA ACARA FESTIVAL BUDAYA KERATON LIYA TAHUN 2011

Rabu, 05 Mei 2010

BIO DATA SINGKAT PENASEHAT FORKOM KabaLi DRS. LA ODE MURNI, M.Si

A. IDENTITAS
N a m a : Drs. ALI MURNI, M.Si
Tempat/tgl. lahir : Wanci, 04 Juli 1954
N I P : 19540704 198810 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I. Gol. IV/b
Jabatan : Sekretaris Balitbang Prov. Sultra
A l a m a t : Jl. Bunga Kolosua No.18 E Kendari, Hp. 0811401954

B. PENDIDIKAN FORMAL
1. SD Negeri, Kaledupa 1967;
2. SMEP Negeri, Kaledupa 1970;
3. SMEA Negeri , Bau-Bau 1973;
4. Sarjana Muda Akademik Pajak dan Keuangan, Ujung Pandang 1979
5. Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan, Ujung Pandang 1985
6. Pasca Sarjana STIA, Makassar 2007

C. PENDIDIKAN PENJENJANGAN
1. Diklat Pra-jabatan Tk. III, Kendari 1989;
2. ADUMLA Depdagri Angkatan III, Kendari 1998;
3. SPAMA Depdagri Angkatan VII, Kendari 1999;
4. Diklat PIM Tk. II Angkatan XI Depdagri, Makassar 2004.

D. PEKERJAAN/JABATAN
1. Manajer Pengawasan Badan Otorita Eksploitasi dan Pemasaran Kayu Jati Sultra, 1986
2. Kepala Sub Bagian Anggaran, Sekretariat DPRD Prov. Sultra, 1994
3. Kepala Sub Bagian Pembiayaan, Sekretariat DPRD Prov. Sultra, 1996
4. Kepala Sub Bagian Keuangan, Sekretariat DPRD Prov. Sultra, 1998
5. Kepala Sub Bagian Anggaran, Sekretariat DPRD Prov. Sultra, 2001
6. Kepala Bagian Keuangan, Sekretariat DPRD Prov. Sultra, 2002
7. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Sekretariat DPRD Prov. Sultra, 2008
8. Sekretaris Balitbang Prov, Sultra 2009

E. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS/FUNGSIONAL
1. Manajemen Proyek, Diklat Prov. Sultra, Kendari 1999
1. Penyusunan Laporan Keungan Daerah, BPK-IAI UGM, Yogyakarta 2001
2. Manajemen Penyusunan Anggaran Daerah, LAN. Jakarta 2001
3. Distric and Provincial Financial Planning in Indonesia, Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Kendari 2002
4. Penryataan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah, PSIK/BAKUN/BPPK Departemen Keuangan, Jakarta 2003
5. Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, PSIK/BAKUN/BPPK Departemen Keuangan, Jakarta 2003
6. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur, Badan DIKLAT Depdagri, Jakarta 2003
7. Manajemen Keuangan Daerah, Lembaga Administrasi Negara, bandung 2003
8. Sistem Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Anggaran yang Akuntabel, Dep. Keuangan-STAN, Surabaya 2004
9. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja, Badan Diklat Dep. Keuangan, Jakarta 2004
10. Penyusunan Anggaran Kinerja Keuangan Pemda dan DPRD, Dirjen Perbendaharaan Dep. Keuangan, Jakarta 2005
11. Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran DPRD Berbasis Kinerja yang Beriorientasi APBD, PSIK/Badan Diklat Keuangan Dirjen Perbendaharaan, Dep, Keuangan, Jakarta 2005
12. Penyusunan Anggaran DPRD berdasarkan PP 24 Tahun 2004, BPPK Dep. Keuangan, Jakarta 2005
13. Audit Keuangan Daerah, Departemen Keuangan/LPKDI, Jakarta 2005
14. Penyusunan dan Pembahasan APBD bagi Anggota DPRD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Badan Diklat Depdagri, Jakarta 2005
15. Penerapan dan Pedoman Standar Akutansi pemerintahan dalam Laporan Keuangan Pemda dan DPRD, Badan Diklat/Dep. Keuangan/PSIK. Jakarta 2005
16. Audit Investigasi Penyimpanan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, Badan Diklat/Dep. Keuangan/PSIK. Jakarta 2006
17. Pencegahan terhadap Dana APBD di Daerah, Pusat Studi Otonomi Daerah, Yogyakarta 2006
18. Penerapan dan Pedoman Standar Akutansi pemerintahan dalam Laporan Keuangan Pemda dan DPRD, Badan Diklat/Dep. Keuangan/PSIK. Jakarta 2006
19. Pengembangan Kapasitas DPRD dan Pemda, Pusbangda, Jakarta 2006
20. Penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja Pemda, Diklat Keuangan Dep, Keuangan/PSIK, Jakarta 2006
21. Penatausahaan Keuangan SKPD berdasarkan Per mendagri No. 13 tahun 2006, PSIK/Badan Diklat Dep. Keuangan, Jakarta 2007
22. Penyusunan RKA dan DPA SKPD, PKKD/Badan Diklat Dep. Keuangan, Jakarta 2007
23. Penyajian Laporan Keuangan Pemda sesuai SAP, Puspenas, Jakarta 2007
24. Pengembangan Kapasitas Pemda dan DPRD, Pusbangda, Jakarta 2007
25. Kemampuan Audit Akutansi Keuangan Daerah, Bawasda Prov. Sultra/ADB , Kendari 2007
26. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, Pusdiklat/Keuangan Negara, Jakarta 2007
27. Antisipasi Pemeriksaan Keuangan BPK atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemda, Perkumpulan Kajian Keuangan Indonesia, Jakarta 2007
28. Implementasi Perencanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD 2008, Perkumpulan Kajian Keuangan Indonesia, Jakarta 2008
29. Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPRD, Lembaga Studi dan Penelitian Issu Global, Jakarta 2008
30. Manajemen Keprotokolan Acara Resmi di Pemda dan DPRD, Managament Training Center, Yogyakarta 2008
31. Manajemen Media Informasi Bagi Pejabat Pemda dan DPRD, Managament Training Center, Yogyakarta 2008
32. Orientasi Nasional Humas, Protokl dan MC, Inersia, Jakarta 2008
33. Paradigma Baru Protokol Pemerintah dan Bintek Pengawasan dan Pengamanan, PPKN/Prosesi, Bali 2009
34. Diklat Jurnalis, LRPSDM Kendar POS, Kendari 2009
35. Diklat Nasional Profesionalisme Jurnalistik Kehumasan dan Analisis Isi Pemberitaan Media, Inersia, Bandung 2009

F. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LAINNYA
1. Penataan Distributor dan Penyalur, Kadin Sulsel/Kanwil Perdagangan Prov. Sulsel, Ujung Pandang 1980
2. Diklat Kewiraswastaan Modul III (Pembukuan Perusahaan, Pengelolaan Modal Kerja dan Studi Kelayakan), Kadin Sulsel/Kantor Akuntasi Kusnadi Purnomo, Ujung Pandang 1980
3. Manajemen Usaha/Kewiraswastaan, Depnakertras RI, Ujung Pandang 1981
4. Latihan Pengembangan Motivasi Pengusaha (AMT), Depnakertras RI, Ujung Pandang 1981

G. PERTEMUAN ILMIAH/SEMINAR/SEMILOKA
1. Seminar Nasional Reformasi Standar Akuntansi Keuangan sektor Publik dan Sistem Akunntabilitas Keuangan Daerah, BPK-RI/IAI Cabang Sulsel, Makassar 2001
2. Seminar Nasional Kontroversi Penerapan Akuntasi Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governence, IAI Cabang Sulsel, Makassar 2003
3. Seminar Nasional Prespektif Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah, STIA LAN, Makassar 2003
4. Seminar Nasional Persiapan dan Kesiapan Penyusunan dan Audit Atas Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah, BPK-RI, Jakarta 2005
5. Sosialisasi Permendagri No. 13 Than 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, Forkom Set DPRD Prov, Se- Indonesia, Batam, 2006
6. Sosialisasi Peraturan Kebijakan terhadap Pejabat Pemda, DPRD terkait Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan Daerah, Dewan Pengurus Pusat Lembaga Kontrol Independen, Makassar 2007
7. Seminar Nasional Hubungan Pemerintah Pusat dan daerah di Era Perubahan Konstitusional, Puspenas, Medan 2007
8. Sosialisasi Perubahan PP 37 Tahun 2006 menjadi PP 21 Tahun 2007, PMPOD, Batam 2007
9. Sosialisasi Surat Edaran Mendagri Tentang Teknik Penyusunan Laporan Keuangan dengan Menggunakan  Standar Akuntasi, Puspenas, Yogyakarta, 2007
10. Sosialisasi PP No 39 tahun ……. Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Pusbangda, Jakarta 2007
11. Sosialisasi Implementasi Permendagri No 59 Tahun 2007, Pusat Manajemen dan Keuangan Publik, Jakarta 2007
12. Sosialisasi Implementasi PP No. 6 tahun 2008 tentang evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, Pusat Manajemen dan Keuangan Publik, Jakarta 2008
13. Rapat Koordinasi Protokol se Indonesia, Pemda Kepri, Batam 2008
14. Seminar Paradigma Baru Humas pemerintah dan Tupoksi Humas Moderen, Inersia. Bandung 2008
15. Temu Nasional Profesionalisme Sekretariat Parlemen dan Bintek Protokol Pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD, Inersia, Jakarta 2009
16. Rapat Konsilidasi Pimpinan dan Sekretaris DPDR se Indonesia, Asosiasi DPRD Indonesia, Makassar 2009

Kendari, Januari 2010



Drs. ALI MURNI, M.Si
Pembina Tk.I. Gol. IV/b
NIP. 19540704 198810 1 002