Benteng keraton Liya seperti halnya benteng lainnya di nusantara dilengkapi dengan kelengkapan Lingga dan Yoni. Lingga = Watu Liya dan Yono = Watu Sahuu. Sedangkan atribut benteng lainnya adalah berupa Mesjid, Meriam, Kamali atau Istana, Baruga, Sumur Tua, Sebaran Keramik Cina, Pekuburan Tua, Batu Ghaib (Watu Poila), Pintu Masuk (Lawa) dan lain sebagainya.
Adanya benteng yang kokoh di Liya sangat berkaitan dengan fenomena bajak laut yang beroperasi di perairan tukang besi. Bajak laut tersebut yang beroperasi di perairan Tukang Besi berasal dari Papua, Tobelo, Lanun, Balangngi dan Mangindanao. Dari sekian suku bajak laut tersebut, bajak laut Tobelolah yang sering sekali mengganggu perairan wilayah ini yang diperkirakan terjadi sejak Abad Ke 18-19 karena perairan tukang besi merupakan jalur palayaran singkat antara barat dan timur serta merupakan wilayah transit untuk menuju ke pulau penghasil rempah-rempah seperti Maluku, Ternate dan sekitarnya.
Benteng ini diperkirakan mulai dibangun atau dierbaharui sejak Sultan Ke-IX Lang Kariri pada tahun 1712 dengan gelar Sakiunuddin Darul Alam berkuasa. Sultan ke IX memiliki 4 orang anak 3 laki-laki dan 1 orang perempuan dan salah satu orang anak laki-laki ini yang bernama La Ode Ali diperintahkan untuk memerintah dan menjadi Raja Liya Pertama dengan perkiraan terjadi tahun 1730. Namun demikian sejak awal Abad XI diperkirakan sudah ada tuan-tuan tanah atau penguasa kampung yang sering dikenal juga dengan istilah raja-raja kecil di Liya dan sekitarnya yang berpusat di pulau Oroho yang merupakan penyebaran dari perajurit-perajurit perang Putri Khan sebagai Raja Pertama di pulau Buton yang bermukim di gunung Ba'ana Meja Kamaru.
Luas Benteng Keraton Wolio diperkirakan seluas 23.375 Ha dengan panjang keliling 2740 meter dan tinggi 4 meter, lebar 2 meter memiliki 12 pintu masuk (Lawa) dan dibangun sejak pemerintahan Sultan Buton ke-VI bernama Gafarul Wadudu tahun 1632-1645.
Luas Benteng Keraton Liya diperkirakan hampir sama atau mungkin lebih luas dari Benteng Wolio mengingat panjang keliling Benteng Keraton Liya bisa mencapai 3.000 meter atau lebih?! dan memiliki 13 pintu masuk (Lawa). Untuk itu masih diperlukan penelitian secara aksiologis melalui suatu pengukuran secara langsung di lapangan atas setlemen Benteng Keraton Liya ini sehingga sejarah akan membuktikan apakah Benteng Keraton Liya Lebih Luas dari pada Benteng Keraton Wolio atau sebaliknya. Di Keraton Wolio terdapat lubang ghaib tembus Ka'bah Baitullah saat ini letaknya dalam mihrab (tempat Imam pimpin shalat) dalam mesjid Agung Keraton Wolio, namun kalau di Keraton Liya lubang ghaib tembus Ka'bah Baitullah letaknya sekitar 40 depah belakang mesjid Agung Keraton Liya.
Kini Benteng Keraton Liya yang kita banggakan ini telah mengalami degradasi dan kerusakan yang boleh dikatakan terbilang sangat parah. Oleh karena itu kini tiba saatnya dibutuhkan perhatian pemerintah pusat secara serius untuk segera melakukan rekonstruksi berupa studi teknis, pemetaan, pemintakan maupun pemugaran secara bertahap dan kini terjawab sudah teka teki yang selama ini menjadi pertanyaan para budayawan liya yakni mulai tahun 2010 ini melalui BP-3 Makassar sudah akan segera melakukan studi teknis penanganan Benteng Keraton Liya.
Semoga kita semua warga Togo Liya peduli dan bertekad untuk bersama melestarikannya, mengingat dari sejumlah 116 benteng yang terdapat di wilayah eks Kesultanan Buton hanya Benteng Liya memiliki luas benteng yang relatif besar menyamai atau bahkan melebihi luas Benteng Keraton Wolio. Mari kita menunggu pembuktiannya dari hasil studi lanjutan mulai Maret 2011. ****
Warga Liya yang dapat diterima menjadi Anggota Organisasi Lembaga – Forum Komunikasi Keluarga Besar Liya (Forkom KabaLi) harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
• Seluruh Warga Liya Dimanapun Mereka Berada.
• Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh Organisasi Lembaga Forum Komunikasi Keluarga Besar Liya (Forkom KabaLi) menerima dan memperjuangkan kebangkinan adat istiadat, tradisi dan kebudayaan Liya, menerima landasan perjuangan "Topogau Satotono" dalam wujud prilaku Poangkatako, Popiaraako, Ponamisiako, Posaasaako diantara sesama warga Liya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, program umum dan peraturan-peraturan organisasi.
Menyatakan diri untuk menjadi anggota Organisasi Forum Komunikasi Keluarga Besar Liya melalui proses calon anggota.
Diteliti dan disaring untuk kemudian ditetapkan oleh dewan pimpinan sesuai domisili calon berdasarkan peraturan Organisasi Forum Komunikasi Keluarga Besar Liya (Forkom KabaLi) tentang keanggotaan
Pasal 2
Keanggotaan Organisasi Forum Komunikasi Keluarga Besar Liya (Forkom KabaLi) terdiri atas :
Pendiri Organisasi; yaitu orang-orang yang dalam akta pendirian dinyatakan sebagai pendiri Organisasi Forum Komunikasi Keluarga Besar Liya (Forkom KabaLI)
Anggota Tetap; adalah orang-orang yang memiliki kepedulian tinggi dan bersedia berjuang secara aktif demi tercapainya tujuan Organisasi Forum Komunikasi Keluarga Besar Liya (Forkom KabaLi)
Anggota Biasa; adalah orang-orang yang simpati terhadap perjuangan Organisasi Forum Komunikasi Keluarga Besar Liya (Forkom KabaLi) serta menyatakan diri untuk menjadi anggota.
Anggota Luar Biasa; adalah orang-orang atau lembaga profesi yang karena mempunyai jasa yang luar biasa diminta sebagai anggota Organisasi Forum Komunikasi Kelurga Besar Liya (Forkom KabaLi)
Anggota Kehormatan; adalah orang-orang karena jabatan dan pengaruh yang dimilikinya dinyatakan/diminta sebagai anggota.
BAB II
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA
Pasal 3
Setiap anggota berkewajiban :
• Menghayati dan mengamalkan landasan perjuangan dan mematuhi AD/ART organisasi.
• Mentaati keputusan-keputusan hasil musyawarah anggota.
• Melaksanakan dan mentaati semua keputusan organisasi.
• Membantu pimpinan dan melaksanakan tugas.
• Mencegah setiap usaha dan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan organisasi.
• Menghadiri pertemuan dan rapat-rapat.
Pasal 4
Setiap anggota berhak :
Memperoleh perlakuan yang sama dari Organisasi Forum Komunikasi Keluarga Besar Liya (Forkom KabaLi)
Mengeluarkan pendapat dan usul-usul serta saran.
Memilih dan dipilih sebagai pengurus.
Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan, penataran, pelatihan, dan bimbingan sebagai kader.
Setiap anggota memiliki hak konstituatif yang ditentukan dalam peraturan organisasi.
Pasal 5
Anggota berhenti karena :
1. Meninggal dunia
2. Atas permintaan sendiri
3. Diberhentikan
4. Tata cara pemberhentian dan hak membela diri diatur dalam peraturan organisasi.
BAB III
K A D E R
Pasal 6
Kader Organisasi Forum Komunikasi Keluarga Besar Liya (Forkom KabaLi) adalah tenaga inti penggerak organisasi disetiap tingkatan yang telah diteliti dan disaring berdasarkan kriteria :
1. Mental ideologi
2. Prestasi
3. Kepemimpinan
4. Kemampuan berdiri sendiri
5. Kemampuan pengembangan diri
6. Telah melalui proses pendidikan dan pelatihan
7. Ketentuan tentang jenjang kader diatur dalam peraturan organisasi
BAB IV
IDENTITAS ORGANISASI
Pasal 7
Organisasi Forum Komunikasi Keluarga Besar Liya (Forkom KabaLi) memiliki lambang, lagu, dan atribut-atribut organisasi lainnya.
Lambang Organisasi Lembaga – Forum Komunikasi Keluarga Besar Liya (Forkom KabaLi) adalah Parang (kabali) melitang empat puluh lima derajat membelah ditengah-tengah hurup KABALI dan sepertiga bagian setengah lingkaran huruf FORUM KOMUNIKASI.
Pasal 8
Setiap simbol yang muncul dari lambang Organisasi Forum Komunikasi Keluarga Besar Liya (Forkom KabaLi) mempunyai arti sebagai berikut :
ARTI LAMBANG
A. Makna Tulisan
• KABALI Merupakan Akronim yang berarti Keluarga Besar Liya
• KABALI dalam bahasa LIYA Wakatobi berarti Parang.
• Simbol Parang di artikan sebagai berikut:
Parang merupakan Peralatan Rumah Tangga yang hampir seluruh masyarakat kita di Nusantara memilikinya. Parang dimaksudkan sebagai alat praktis yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Fungsi praktis dari parang inilah yang kemudian diterjemahkan sebagai simbol KABALI yang memang jika ditelusuri lebih dalam bahwa Kehidupan dan Karakter dari Masyarakat Liya dalam aktifitas kesehariannya terikat dan mengandalkan pada sebuah Parang yang tajam sebagai suatu kelengkapan Hidup dimana penggunaannya disesuaikan pada kebutuhan, baik untuk berkebun, mencari ikan (nelayan), menebas rumput untuk membangun rumah, memotong ikan, mencari kayu bakar dan lain sebagainya. Dalam arti luas bahwa Parang/Kabali adalah simbol Daya tahan hidup, mandiri, cerdas dan tajam karena akan selalu di asah, dan Parang atau Kabali memaknai sebuah Simbol "Topogau Satotono" yang mengandung arti Kebersahajaan, Keberanian dan Jiwa Kegotong Royongan yang di miliki oleh Mayarakat Liya Wakatobi.
B. Arti Warna
Merah bergaris Hitam Pada kalimat KABALI berarti Keberanian yang terbungkus Keagungan manusia, adat, seni dan budaya Liya yang harus tetap dilestarikan,
Warna Biru pada hulu parang berarti kebebasan dan kebersahajaan masyarakat Liya yang selalu tergenggam pada persatuan dan kesatuan, demokrasi dan kegotong royongan.
Warna Kuning pada Salu Kabali mengandung makna bahwa perjuangan masyarakat Liya dalam wadah organisasi Forum Komunikasi Keluarga Besar Liya inisenantiasa dibawah perlindungan dan mendapat rahmat dari Tuhan YME.
Warna Hitam Keseluruhan adalah simbol Kepercayaan dan ghoib atas Imam dan Iman Islam masyarakat Liya Kepada Alam, Leluhur dan Allah SWT.
Pasal 9
Bendera Organisasi Lembaga – Forum Komunikasi Keluarga Besar Liya (Forkom KabaLi) berwarna kuning dengan logo organisasi di tengah-tengah.
BAB V
HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI SOSIAL BUDAYA/
KEMASYARAKAT, PROFESI/FUNGSIONAL
Pasal 10
Hubungan kerjasama Organisasi Lembaga Forum Komunikasi Keluarga Besar Liya (Forkom KabaLi) dengan organisasi social budaya/kemasyarakatan, dilakukan berdasarkan kesamaan visi, misi, dan dalam program perjuangan untuk menciptakan kesejahteraan dan kedaulatan dalam kehidupan masyarakat berbudaya, berbangsa dan bernegara.
Tata cara menjalin hubungan kerjasama diatur dalam peraturan organisasi.
BAB VI
HAK SUARA DAN HAK BICARA
Pasal 11
Hak bicara dan hak suara peserta musyawarah anggota dan rapat kerja diatur sebaga berikut :
Hak bicara pada dasarnya menjadi hak perorangan yang penggunaannya diatur dalam peraturan organisasi.
Hak suara yang dilakukan dalam pengambilan keputusan pada dasarnya dimiliki oleh anggota/peserta yang penggunaannya diatur dalam peraturan organisasi.
BAB VII
KEUANGAN
Pasal 12
Iuran anggota ditentukan oleh peraturan Organisasi Lembaga Forum Komunikasi Keluarga Besar Liya (Forkom KabaLi).
Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk Organisasi Lembaga – Forum Komunikasi Keluarga Besar Liya (Forkom KabaLi) wajib dipertanggungjawabkan dalam forum yang ditentukan oleh peraturan organisasi.
Khusus dalam penyelenggaraan musyawarah anggota dan rapat kerja, semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada dewan pimpinan yang setingkat melalui panitia verifikasi yang dibentuk untuk itu.
BAB VIII
PENYEMPURNAAN
Pasal 13
Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan oleh rapat kerja badan Pengurus bersama badan Pendiri yang khusus membicarakan hal tersebut, yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada musyawarah anggota berikutnya.
BAB X
P E N U T U P
Pasal 14
Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga diatur dalam peraturan organisasi oleh dewan pimpinan pusat.
Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
FORUM KOMUNIKASI KELUARGA BESAR LIYA ( FORKOM KABALI)
BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
-Lembaga ini bernama : Forum Komunikasi Keluarga Besar Liya Kendari “FORKOM KABALI” disingkat LEMBAGA.
-Lembaga ini berkeduaukan di Jalan Balai Kota Lorong Rembis Nomor 7 Kelurahan mandonga Kecamatan mandonga Kota kendari Provinsi Sulawesi Tenggara serta dapat membuka cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Badan Pengurus.
WAKTU
Pasal 2
Lembaga ini telah didirikan sejak tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan (06-12-2009) dan tidak ditentukan lamanya.
BAB II
ATRIBUT
Pasal 3
Lembaga mewakili Atribut tersendiri yang terdiri dari lambang dan maknanya, bendera, panji-panji organisasi, ikrar dan lagu organisasi yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB III
DASAR, SIFAT DAN FUNGSI
Pasal 4
Lembaga ini berazaskan “Panca Sila” dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 5
Lembaga Forum Komunikasi Keluarga Besar Liya (FORKON KABALI) bersifat independen
Pasal 6
Lembaga ini berfungsi sebagai wadah perjuangan bagi masyarakat dan eksponen bangsa di daerah yang mewakili komitmen peduli terhadap permasalahan Bangsa dan Negara khususnya di daerah Sulawesi Tenggara dan umumnya di Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam menangani serta memberikan solusi pemecahan yang arif dan bijaksana.
Untuk mencapai tujuan diatas, organisasi Lembaga Forum Komunikasi Keluaraga Besar Liya (Forkom KabaLi) Kendari melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1.Melakukan kontrol sosial budaya disegala bidang.
2.Menyatakan dan menyampaikan Visi, Misi, Presepsi dan Potensi desa Liya pulau Wangi-Wangi dan sekitarnya dan Menyalurkan aspirasi Masyarakat Liya kepada pihak yang berwajib.
3.Mengembangkan kepeloporan Masyarakat Liya sehingga berani tampil ditengah-tengah masyarakat secara bertanggungjawab dan menjunjung tinggi keadilan.
4.Meningkatkan peran serta Masyarakat Liya dalam Pembangunan Bangsa yang meliputi peran pelaksana Seni Budaya, Sejarah dan Kebudayaan, Tradisi dan Adat Istiadat, pembinaan, pengawasan dan kontrol sosial budaya yang dilaksanakan secara kritis, konstruktif, konsepsional terhadap para pelaksana pembangunan atau pemerintah di daerah.
5.Memberikan penyuluhan seni budaya, sejarah dan kebudayaan, tradisi dan adat istiadat Liya
6.Melaksanakan dan membuat studi dan kajian tindak dan investigasi
7.Melakukan pendampingan dan konsultansi
8.Mendorong dan menfasilitasi pemugaran Benteng Keraton Liya, situs-situs sejarah yang terdapat dalam lingkungan Benteng Keraton Liya, penulisan naskah sejarah Liya serta mendorong melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat Liya
9.Mendorong dan menfasilitasi pengungkapan pelaku prasejarah beserta situs-situs lain peninggalan manusia-manusia pertama kali mendiami pulau Oroho dan Liya guna pengembangan sejarah dan budaya.
10.Mendirikan Lembaga Adat Liya dan menyelenggarakan Pusat Informasi Kebudayaan Liya serta mendirikan Sanggar KABALI.
11.Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Seni Budaya Tradisional Liya, Seni Tenun dan Seni Pengrajin Perak/Kuningan untuk memberdayakan usaha ekonomi kerakyatan
12.Memimpin dan terlibat aktif dalam mewujudkan masyarakat Liya yang demokratis, santun dan berbudaya menuju masyarakat mandiri
13.Melakukan kajian dan pemberdayaan ekonomi rakyat dibidang seni budaya tradisional, seni tenun dan seni pengrajin perak/tembaga
14.Melakukan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan lembaga satu dan lain dalam arti kata yang seluas luasnya
BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 7
-Lembaga Forum Komunikasi Keluarga Besar Liya (Forkom KabaLi) Kendari bergerak dibidang Sosial dan Budaya yang memiliki 5 (lima) Tujuan dan Fungsi Utama, yakni :
1.Mengikat dan mengeratkan tali persaudaraan Komunitas Liya keseluruhan, secara khusus diperantauan
2.Promosi dalam proses membangun citra positif dan identitas lokal Masyarakat Liya secara umum
3.Menjadi konsultan penghubung dalam rangka interaksi kekerabatan dan penyelesaian masalah-masalah sosial yang dihadapi
4.Melestarikan nilai Budaya, Adat dan Tradisi Liya
5.Membantu pemerintah daerah dalam rangka Pembangunan Kebudayaan dan Parawisata.
-Satu dan lain hal dalam arti kata seluas luasnya.
BAB V
KEKAYAAN
Pasal 8
I.Kekayaan dari Lembaga yang terdiri dari :
a.Kekayaan pangkal, yang telah dipisahkan oleh para pendiri sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
b.Kekayaan yang ditambahkan pada kekayaan pangkal, yaitu :
1.Sumbangan-sumbangan berupa hibah, warisan, hibah wasiat, penghasilan dari usaha lembaga atau sokongan lainnya, baik yang tetap maupun tidak tetap dari para anggota pengurus dan masyarakat;
2.Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari dalam maupun yang berasal dari luar negeri, dari organisasi/badan swasta maupun pemerintah.
II.Ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dalam butir 1 (satu) di atas, harus didasarkan pada azas-azas kesukarelaan, sah dan tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia dan juga tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan lembaga.
III.Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan lembaga harus disimpan dan diusahakan menurut cara yang ditentukan oleh Badan Pengurus dengan persetujuan para pendiri dan seorang penasehat.
BAB VI
PENDIRI LEMBAGA Pasal 9
1.Para pendiri lembaga ini terdiri dari :
mereka yang mendirikan lembaga ini dan bilamana salah seorang pendiri meninggal dunia, maka rapat para pendiri dapat mengangkat/ menunjuk penggantinya sebagai penerus pendiri;
2.Diantara para pendiri tersebut, salah seorang diangkat menjadi ketuanya yang dapat diberikan wewenang untuk mengurus, mewakili dan bertindak atas nama para pendiri tersebut, dalam menjalankan kewenangannya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar lembaga ini;
3.Para pendiri, demikian sepanjang dianggap perlu dapat mengangkat dan menentukan para penasehat dan/atau pelindung dengan memakai surat pengangkatan secara khusus;
4.Penghormatan kepada para pendiri dalam bentuk Hak Veto atas usul-usul yang diajukan oleh Badan Pengurus terutama yang menyangkut harta kekayaan lembaga;.
BAB VII BADAN PENGURUS
Pasal 10
Lembaga ini diurus oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari sedikit-dikitnya 5 (lima) anggota, diantaranya :
- Seorang Ketua;
- Seorang Wakil Ketua atau lebih;
- Seorang Sekretaris atau lebih;
- Seorang Bendahara atau lebih serta;
- Pengurus Bidang-bidang;
dan dengan anggota yang terdiri dari seluruh anggota pendiri;
1.Para Ketua, Sekretaris dan Bendahara bersama-sama merupakan pengurus harian;
2.Para anggota Badan Pengurus diangkat oleh para pendiri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan segera dapat diangkat kembali untuk waktu yang sama dengan tidak mengurangi hak dari para pendiri untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.
KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS
Pasal 11
1.Badan Pengurus berkewajiban menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar lembaga;
2.Badan Pengurus mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah Tangga, semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, dan membuat peraturan yang dipandang baik dan perlu untuk lembaga dengan persetujuan para Pendiri lebih dahulu;
3.Peraturan yang tidak dimaksud dalam ayat 2 (dua) dari pasal ini tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar lembaga.
WEWENANG PENGURUS HARIAN
Pasal 12
1.Pengurus harian dalam hal ini diwakili Ketua atau apabila Ketua berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan tehadap pihak lain oleh salah seorang Wakil Ketua dari badan Pengurus tersebut, mewakili lembaga didalam dan diluar Pengadilan dan berhak untk melakukan segala perbuatan untuk dan atas nama lembaga, baik mengenai perbuatan pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
a.meminjam uang guna/untuk lembaga atau meminjam uang lembaga kepada orang/pihak lain;
b.Melepaskan hak atas atau memberikan barang-barang yang tidak bergerak kepunyaan lembaga;
c.Mengikat lembaga sebagai penanggung;
d.Menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan lembaga haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para pendiri;
2.Pemimpin harian memimpin pekerjaan sehari-hari dari lembaga dan diwajibkan melaksanakan segala keputusan Badan Pengurus dalam melaksanakan pekerjaan tersebut Pengurus Harian bertanggungjawab kepada Badan Pengurus;
3.Penyelenggaraan surat menyurat dari Pengurus Harian dan segala urusan yang berkenaan dengan keuangannya akan diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
RAPAT BADAN PENGURUS
Pasal 13
1.Badan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan setiap waktu jika dianggap perlu ketua dan/atau seorang penasehat atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus.
2.Yang memberitahukan hendaknya, itu kepada Pengurus Harian dengan cara tertulis.
3.Jikalau dalam Anggaran dasar ini tidak ditentukan cara lain, maka segala rapat dipimpin oleh ketua dan apanila ketua berhalangan, oleh salah seorang wakil ketua.
4.Rapat Badan Pengurus dianggap sah, jikalau dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertig) dari jumlah anggota badan Pengurus.
5.Jikalau yang hadir tak cukup, maka rapat tersebut dapat diadakan lagi secepat-cepatnya 14 (empat belas) hari sesudah rapat pertama dan dalam rapat tersebut dapat diambil keputusan-keputusan dengan tidak mengikat jumlah anggota badan Pengurus serta seorang penasehat yang hadir.
6.Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak seperti biasa dan tentang pengumutan suara diselenggarakan secara lisan, terkecuali apabila diputuskan oleh rapat.
7.Masing-masing anggota Badan Pengurus dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
8.Jikalau suara yang setuju dan tidak setuju dalam jumlah sama, maka undianlah yang akan menentukan jika mengenai diri seseorang dan dianggap ditolak mengenai hal-hal lain.
9.Anggota-anggota pendiri yang berhak menghadiri tiap-tiap rapat Badan Pengurus dan dalam rapat-rapat tersebut mempunyai suara sebagai penasehat.
BAB VIII
DEWAN PENASEHAT
Pasal 14
Para pendiri dapat mengangkat seorang atau lebih Penasehat guna memberikan nasehat-nasehat ataupun pandangan-pandangan yang dimint ataupun tidak diminta oleh para pendiri.
Apabila yang diangkat lebih dari satu orang, maka akan dibentuk Dewan Penasehat.
Susunan para anggota Dewan Penasehat lebih lanjut akan ditetapkan dalam ketetapan khusus .
BAB IX
TAHUN BUKU
Pasal 15
1.Tahun buku lembaga dimulai pada 1 (satu) Januari dan berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember tiap-tiap tahun.
2.Buku-buku dari lembaga ini harus ditutup sekali setahun yaitu tiap-tiap akhir bulan Desember tiap-tiap tahun.
3.Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya dari buku yang ditutup oleh Badan Pengurus harus dibuat neraca dan laporan kegiatan-kegiatan lembaga yang harus disahkan oleh Badan Pendiri.
4.Pengesahan atas neraca dan laporan tahunan lembaga berarti pembebasan dan pelunasan bagi Badan Pengurus mengenai pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang bersangkutan.
5.Untuk dapat menjalankan tugas yang dimaksud.
6.Dalam ayat 3 (tiga) di atas, maka Badan Pengurus atas persetujuan Badan Pendiri dapat diminta bantuan ahli-ahli pembukuan yang ongkos-ongkosnya dipikul oleh lembaga.
BAB X
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 16
1. Badan Pengurus membuat rancangan Anggaran Rumah tangga dan untuk sahnya Anggaran Rumah tangga tersebut harus disahkan oleh Badan Pendiri;
2.Anggaran Rumah tangga dan peraturan-peraturan lain tersebut tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
BAB XI
PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN
Pasal 17
1.Keputusan untuk merubah atau menambah Anggaran Dasar lembaga ini, atau membubarkan lembaga ini, hanya sah jika diputuskan berdasarkan keputusan rapat para pendiri yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah para pendiri dan usul tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.
2.Ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 13 ayat 4, 5, 6 dan 7 khususnya yang berkenaan dengan tata tertib penyelenggaraan rapat, berlaku pula untuk rapat ini.
Pasal 18
CARA MENGGUNAKAN SISA KEKAYAAN
Apabila lembaga ini dibubarkan, maka setelah semua hutang piutang diselesaikan sebagaimana mestinya, para pendiri dapat menyerahkan sisa kekayaan lembaga kepada pihak lain, yang maksud dan tujuannya sama sesuai dengan maksud dan tujuan lembaga ini.
BAB XII
P E N U T U P
Pasal 19
Segala hal yang tidak cukup diatur didalam Anggaran Dasar lembaga ini maupun dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya, diputuskan oleh pendiri.
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Ditetapkan di : Kendari Pada Tanggal : 1 Januari 2010
