HASIL PENELITIAN MAHASISWA PASCA SARJANA UNHALU MENUNJUKAN PENGELOLAAN PARIWISATA DI WAKATOBI TIDAK BERBASIS MASYARAKAT TAPI BERBASIS PEMILIK MODAL

OLEH : HUMAS KABALI INDONESIA

Dalam rangka hari ulang tahun sulawesi tenggara ke 49 Tahun 2013 dimeriahkan beberapa kegiatan diantaranya kegiatan Seminar Pariwisata dan Maritim : "Mewujudkan Sultra Sebagai destinasi pariwisata Unggulan Serta Meningkatkan Ketahanan Maritim dan Ekonomi kelautan Untuk Kesejahteraan Masyarakat" . Seminar ini dilaksanakan malam hari Tanggal 24 April 2013 di Swiss Belt Hotel Kendari. Dalam acara diskusi seminar ini dibawakan 4 finalis antara lain : Prof DR. Nasruddin Suyuti (Unhalu), Prof.DR. Jamaluddin Jampa (Unhas), Ir.H.Hugua (Bupati Wakatobi) dan Kolonel Laut Yos Suryono (Komandan Lanal Kendari) yang kemudian dimoderatori oleh Prof.DR. La Sara (Unhalu). 

Acara seminar ini dibuka oleh Wakil Gubernur Sultra yang di hadri oleh Pjs. Bupati Kolaka Timur, dan beberapa orang Kepala SKPD Provinsi Sultra. Sayang Gubernur Sultra berhalangan sehingga para kepala SKPD sultra juga banyak yang tidak hadir. Secara keseluruhan undangan disebar sebanyak 150 orang yang terdiri dari semua SKPD kabupaten/Kota se sultra, para tokoh2 LSM pemerhati parawisata termasuk ketua umum Lembaga Kabali Indonesia dan tokoh-tokoh masyarakat dan diperkirakan yang hadir adalah 70% dari total undangan yang disebar.

Semua finalis membawa materi secara singkat dan padat mengingat waktu sangat terbatas dan yang paling menarik dari semua materi finalis adalah materi kepariwisataan yang dibawakan oleh Prof.DR. Nasrudin Suyuti, dosen fakultas ilmu-ilmu sosial dan pasca sarjana Universitas Haluoleo Kendari. Dia memaparkan berbagai hasil penelitian mashasiswa Pasca Sarjana Unhalu di Wakatobi tentang pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Hampir semua sektor pengelolaan pariwisata di wilayah Wakatobi hingga saat ini masyarakat belum pernah dilibatkan, malah sebaliknya yang mengelola pariwisata baik pariwisata maritim (kelautan) maupun pariwisata budaya adalah para kelompok kapitalis dan borjuis yang dimotori oleh Ir.H. Hugua atau katakanlah Grup Hugua cs di pulau Wangi-wangi dan Hoga Kaledupa. Selain itu juga grup Lorenzs di pulau Tomia. Selama pengelolaan pariwisata masih dikuasai oleh kelompok kapitalis maka selama itu pula hasil-hasil pengelolaan pariwisata baik maritim maupun budaya tak pernah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Wakatobi. Prof.Dr. Nasruddin Suyuti meminta kepada Bupati wakatobi untuk dapat merubah pola manajemen pengelolaan pariwisata di Wakatobi sehingga masyarakat dapat ikut serta dilibatkan secara penuh di lapangan. 

Dalam acara sesi tanya jawab, ada 5 orang penanya yang materi pertanyaannya rata-rata menyorot pemerintah kabupaten wakatobi bahkan dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Konut menanyakan kepada Hugua kenapa waktu pelaksanaan MTQ Tahun 2012 lalu ketika mereka berada di Wanci banyak masyarakat yang mengeluh bahwa pengelolaan pariwisata di Wakatobi tidak pernah mereka nikmati keberhasilannya dengan istilah "Surga di Laut dan Neraka di darat". Sedangkan Ketua Umum Lembaga Kabali Indonesia menyoroti sistem manajemen pengelolaan pariwisata di wakatobi telah dikuasai oleh kelompok Kapitalis dan Borjuis yang mana rakyat hanya sebagai pennton di kampung sendiri. Pemerintah daerah tidak pernah membatu dana untuk pengelolaan pariwisata budaya di Liya.

Untuk pengelolaan pariwisata maritim di pulau Wangi-wangi dan Hoga dilaksanakan manajemennya di Resort Patuno atau orang lebih kenal dengan sebutan Resort Hugua, sebab resort ini adalah sepenuhnya milik Bupati Wakatobi. Dalam aktivitasnya para turis ditawarkan berbagai paket-paket wisata maritim seperti Snoukling dan Diving termasuk lokasi yang ditunjuk. Biasanya operasi turis-turis yang telah membeli paket wisata di Resort Patuno langsung di ajak menyelam di Hoga, selain itu juga di pulau Sumanga, Pantai One Baa (ujung oroho) dan sekitar perairan wangi-wangi selatan yang mana kepemilikan wilayah laut tersebut sejak zaman kerajaan hingga kini adalah milik penuh hak ulayat adat Liya. Pemakaian lokasi-lokasi wilayah hak ulayat sara Liya sejak Tahun 2008 hingga saat ini belum pernah manajemen Resort Patuno membayar royalty atau kompensasi ke Sara Liya. Padahal kalau mau hukum adat ditegakan di wilayah hukum sara Liya maka bisa saja semua wilayah hak ulayat pulau-pulau dan garis pantai milik sara Liya di larang untuk turis melakukan segala sesuatu kegiatan keparwisataan baik snoukling maupu diving. Pantas saja kegiatan pengelolaan pariwisata budaya di Liya Togo macet hingga kini, karena dia bukan bagian dari kebijakan Bupati Wakatobi. *****